LAPORAN INDIVIDUAL
BENCHMARKING KE BEST
PRACTICE
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XXX
|
Nama Peserta
|
:
|
Mopfiyanto Ramadhan, S.IP
|
|
NDH
|
:
|
18
|
|
Instansi
|
:
|
SKPD Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara
|
|
Judul
Proyek Perubahan
|
:
|
PENATAAN
TATALAKSANA KETATAUSAHAAN MELALUI OPERASIONALISASI BUKU AGENDA BERBASIS ELEKTRONIK KANTOR
SEKERTARIAT KELURAHAN
|
PENGANTAR
Kegiatan Benchmarking adalah suatu proses yang memungkinkan
organisasi dapat membandingkan dengan organisasi kompetitor dan selanjutnya
menjadi alat strategi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya.
Benchmarking
ke best practice merupakan implementasi suatu kegiatan yang
tidak terpisahkan dengan penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang sedang dilakukan oleh Peserta Diklat Pim IV Angkatan
XXX Propinsi Jawa Timur Tahun 2014.
Untuk
mendapatkan input guna perkuatan rancangan proyek perubahan dimaksud diperlukan kegiatan benchmarking dan diharapkan dapat
membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan
organisasi yang dijadikan obyek benchmarking yang memiliki best pratice dalam
pengelolaan kegiatan.
Kegiatan
ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan pada suatu lokus (daerah).
Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih
kepada yang pertama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propvinsi Jawa Timur
yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan benchmarking di lokus
terpilih dan kedua kepada Bapak Dr. T. Kuncoro, Drs., M.Si. sebagai pembimbing
dalam kegiatan benchmarking serta pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan
kepada kami untuk memperoleh informasi yang penting sebagai bahan inspirasi
untuk menjalankan proyek perubahan.
HASIL BENCHMARKING :
|
1.
PENDAHULUAN :
a)
Latar
Belakang
Salah satu
pembelajaran Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan XXX Tahun 2014 termasuk
Benchmarking yaitu melakukan kunjungan lapangan sebagai upaya memperoleh
input best practice dalam pengelolaan kegiatan obyek benchmarking , yakni
suat lokus (Daerah/instansi) tertentu yang diharapkan mempunyai keterkaitan
erat dengan tugas penyusunan rancangan proyek perubahan instansional peserta.
Pengertian
benchmarking secara sederhana adalah suatu proses membandingkan dan mengukur
suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik sebagai
inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keadaan ini penting untuk
memungkinkan organisasi dapat membandingkan dengan organisasi kompetitor dan
selanjutnya menjadi alat strategi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja.
Manfaat
benchmarking adalah untuk mengurangi biaya karena kesalahan, menurunkan
pencegahan sebelum kesalahan terjadi dann penyederhanaan proses dalam
melaksanakan proyek projek charter di organisasi.
Tujuan Benchmarking
untuk menentukan kunci atau rahasia sukses dari organisasi pesaing yang
unggul, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan output kunci dalam project
charter yang akan dilaksanakan.
Indikator keberhasilan
Benchmarking terjadinya perubahan budaya organisasi yang lebih baik,
terjadinya perbaikan kinerja dalam meningkatkan kemampuan SDM sesuai rencana
Project charter.
Pelaksanaan
kegiatan Benchmarking adalah (1) memilih jasa atau produk yang akan dibandingkan
(2) mengedintifikasi kunci atau rahasia sukses dari produk tersebut (3)
memilih organisasi mitra sebagai pembanding (4) mengumpulkan data dan
informasi serta praktek-prakteknya (5) melakukan analisis untuk mendapatkan
peluang guna perbaikan, dan (6) mengimplementasikan praktek-praktek terbaik.
Desain Benchmarking
yang dilakukan dengan memilih ke best practice antara lain mengunjungi lokus sebagai mitra Benchmarking sebagai
inspirator rencana project charter yang akan dilakukan. Lokus yang akan
dikunjungi adalah Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.
Ruang lingkup yang
akan dilaksanakan dalam kegiatan Benchmarking adalah berfokus pada
pengelolaan/pelaksanaan kegiatan instansi. kegiata-kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai sasaran organisasi.
Hasil yang
diharapkan dari kegiatan Benchmarking yaitu peserta diklat Kepemimpinan
Tingkat IV angkatan XXX Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur dapat memiliki
kemampuan untuk mengadopsi dan mengadaptasi best practice guna memantapkan
rancangan proyek perubahan dan memperlancar implementasi proyek perubahan
instansional.
Dengan kata lain
kegiatan benchmarking dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberi bekal
tambahan kepada peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dalam memasuki Tahap
Breaktrough II sebagai tahap Laboratorium Kepemimpinan, dimana peserta akan
mengimplementasikan proyek perubahan di instansi masing-masing.
Disamping itu,
keunggulan best practice yang telah diperoleh dan berhasil diadopsi dan
diadaptasi selama kegiatan benchmarking akan sangat bermanfaat bagi upayah
mengatasi berbagai hambatan yang mungkin timbul sehingga peserta dalam
memimpin perubahan organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai
target dan tujuan yang telah ditetapkan.
b)
Latar
Pemilihan Mitra Benchmarking
Kota Blitar adalah
Kota tekecil kedua di Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Luasnya Hanya 32,58
Km persegi. Terdiri dari 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan dengan Jumlah Penduduk
Sampai dengan Akhir Tahun 2013 adalah 152.713 jiwa. Secara geografis tidak
memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang dapat dieksplorasi menjadi sumber
pendapatan daerah.
Sejak Tahun 2010
sampai dengan sekarang Pemerintah Kota Blitar menerapkan Pembangunan dengan Konsep APBD PRO
RAKYAT. Yang diterjemahkan secara
singkat dengan konsep : Taqwa, Wareg, Waras, Wasis, Aman Kondusif.
Pemerintah Kota
Blitar melaksanakan pembangunan daerah disertai spirit nasionalisme Bung
Karno, Supriyadi, dan Aryo Blitar serta semangat Kegotongroyongan sesuai
semboyan RUKUN AGAWE SANTOSO.
Beberapa
Kebijakan PRO RAKYAT diantaranya :
1. Pendidikan
Gratis. Berupa Sekolah Gratis, Seragam Gratis, Sepatu Gratis, dan Buku
Gratis.
2. Layanan
Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar.
3. Pelaksanaan
Uji Kompetensi Agama Bagi Siswa Yang Akan Masuk SLTP dan SLTA.
4. Pemberian
Beras Miskin Daerah sebagai penunjang Beras Miskin dari Pemerintah Pusat.
5. Pemberian
Insentif bagi Guru Ngaji, Guru Kelas Minggu, Kader Posyandu, Pengurus RT/RW,
penghargaan bagi atlet/siswaberprestasi.
6. Penerapan
Reward and punishment bagi aparatur. Pemberian Sepatu Gratis dan Uang Makan
Minum Bagi PNS. Saat ini sedang dipersiapkan pemberian tas dan kaos kaki bagi
PNS.
7. Menjadikan
Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan.
8. Melaksanakan
Pembangunan Berbasis Lingkungan Hidup.
9. Pemberian
Bantuan Modal Usaha dan Program Ayamisasi.
Beberapa
HASIL Yang Telah Dicapai :
1. Penghargaan
dari Mendagri Pemerintah Daerah dengan Kinerja Sangat Tinggi berdasarkan
LPPD.
2. Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Selama 4 (empat) Tahun berturut – turut.
3. Penghargaan
Adipura 10 Kali berturut – turut dan Anugerah Adiwiyata 4 kali berturut -
turut.
4. Anugerah
Wahana Tata Nugraha dan Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Penyelenggaraan
Tertib Pemanfaatan Jalan Kota Se-Jawa Timur.
5. Anugerah
Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2013
6. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar tertinggi Se – Jawa Timur dengan nilai
77,89.
c)
Persiapan
yang Dilakukan di Kampus
Sebelum
benchmarking dilaksanakan, seluruh peserta telah mendapatkan input
pengetahuan sebagai bekal untuk mengidentifikasikan best practice dalam
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan di Kota Blitar.
Input pengetahuan
yang diperoleh peserta di dalam kampus, sebagai bekal Benchmarking ke best
practice, dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1. Dinamika
kelompok
2. Pilar-pilar
Kebangsaan
3. Integritas
4. Sankri
5. Standar
Etika Publik
6. Diagnostic
Reading
7. Benchmarking
ke Best Practice
8. Berfikir
Kreatif dan Inovasi
9. Pengenalan
Potensi Diri
10. Membangun
Tim Efektif
11. Penjelasan
Proyek Perubahan
12. Merancang
Proyek Perubahan
13. Pembekalan
Isu Aktual
Peserta diklat Kepemimpinan
Tingkat IV angkatan XXX Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur Kelompok II dengan
pengetahuan yang diperoleh melaksanakan benchmarking ke best practice
Kecamatan Kepanjen Kidul.
2.
INSTANSI
YANG DIKUNJUNGI (MITRA BENCHMARKING) :
Lokus
1 : Dinas Kebersihan & Pertamanan Daerah Kota Blitar
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kota Blitar
memiliki visi “MEWUJUDKAN KOTA BLITAR YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH”. Visi ini dimaksud untuk memberikan
pandangan jauh ke masa depan tentang apa yang hendak dicapai yang berisikan
cita-cita yang ingin diwujudkan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Daerah Kota Blitar mempunyai misi sebagai berikut :
1.
Mewujudkan
Pengelolaan Kebersihan Yang Profesional dan Partisipasif
2.
Meningkatkan Kualitas
dan Kuantitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3.
Menyediakan sarana
prasarana pendukung dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan
4.
Terwujudnya
penyelenggaraan administrasi perkantoran melalui peningkatan kinerja aparatur
dan perencanaan program yang strategis.
Misi
tersebut dijabarkan dalam program dan kebijakan Pemerintah kota Blitar dalam
hal kebersihan kota sebagai berikut :
1. Kerjasama
dengan Pihak Swasta untuk tenaga outsorching dengan perincian sebagai berikut
- Jasa
Kebersihan Penyapuan Jalan
- Jasa
Kebersihan Kantor
- Tenaga/Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Servise) sebanyak 115 orang, yang tersebar di 12
SKPD.
- Tenaga /Jasa Penyapu jalan
sebanyak 75 orang
2. Bidang
pekerjaan utama dari penyedia jasa kebersihan penyapu jalan adalah penyapuan
jalan seluas ± 33.860 m² dengan wilayah yang telah ditentukan, meliputi penyapuan jalan, penyapuan berm
& trotoar serta pembersihan rumput disekitar jalan & berm trotoar.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kota Blitar
memiliki Inovasi dalam melaksakan program dan kebijakan kebersihan serta
untuk mempertahankan ADIPURA dengan merumuskan langkah-langkah untuk
mengurangi sampah yang dibuang ke TPA sebagai berikut :
1. Pendirian
Bank Sampah;
2. Pembentukan
Industri Minyak dan Pupuk Organik (IMPO);
3. Pembangunan
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
4. Pelatihan
kerajinan daur ulang sampah
5. Fermentasi
sampah organik menjadi pupuk cair
Penjelasan
Program Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah
Kota Blitar adalah sebagai berikut :
1.
Program
Bank Sampah
Bank
Sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis kelompok
masyarakat dengan mengumpulkan berbagai jenis sampah yang masih memiliki
nilai ekonomis
Jumlah
Bank Sampah :
- Pasar
Legi (1 buah)
- SMKN
1 (1 buah)
- Pokmas
(7 buah): Perum BTN ASABRI, Perum Wisma Indah, Kel.Karangsari, Kel. Sentul,
Kel. Kauman, Kel. Bendogerit.
2.
Pembentukan
Industri Minyak dan Pupuk Organik (IMPO);
IMPO adalah pengolahan sampah
kota yang dilakukan oleh Lembaga Perberdayaan Masyarakat Manunggal Sejahtera Kelurahan Gedog menjadi pupuk organik dan daur ulang sampah
plastik yang menghasilkan minyak untuk bahan bakar.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Manunggal Sejahtera
bekerjasama dengan Pemerintah Kota secara bersama-sama dengan berprinsip
kemitraan menangani permasalahan sampah ini dengan cara memproses sampah
organik menjadi pupuk organik dan sampah plastik menjadi produk daur ulang,
sedangkan sampah yang tidak mampu diolah yaitu kerikil, kaca dan kayu maupun
sampah yang tidak dapat diolah akan dikirim ke TPA System Sanitary Land Fill.
3. Pembangunan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
TPST merupakan tempat untuk pemilahan
sampah, daur ulang dan pengomposan. Kota Blitar mempunyai TPST di tingkat skala
komunal yaitu di Kel.Blitar dengan daerah pelayanan Kelurahan Blitar dan
sekitarnya, Lingk. Ngegong Kel. Gedog dengan daerah pelayanan Lingk.Ngegong
dan sekitarnya, dan TPST Kel.Klampok.
4. Pelatihan kerajinan daur
ulang sampah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan daerah kota Blitar
menyelenggarakan pelatihan kerajinan daur ulang sampah kepada masyarakat.
Jenis pelatihan yang diberikan meliputi pengolahan limbah logam dan limbah
plastik diolah menjadi aneka kerajinan untuk barang-barang souvenir dan teknologi
yang lain.
5. Fermentasi sampah organik
menjadi pupuk cair
Pada inovasi ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan daerah
kota Blitar membuat inovasi langkah alternatif dalam pengolahan sampah
menjadi barang yang bernilai ekonomis yaitu memproses sampah organik yang
difermentasikan menjadi pupuk cair.
Lokus 2 : Kecamatan
Kepanjen Kidul Kabupaten Blitar
Kecamatan Kepanjen Kidul
Kota Blitar Provensi Jawa Timur memiliki luas wilayah 10,50 km2 dengan jumlah
penduduk sampai dengan Juli 2014 44.146 jiwa terdiri atas 21.923 laki-laki
dan 22.223 perempuan. Dengan Visi adalah “mewujudkan Kecamatan Kepanjen Kidul
yang Profesional dalam memberdayakan dan melayani masyarakat”. Untuk
merealisasikan visi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam misi Kepanjen
Kidul yang terdiri atas:
1. Meningkatkan
kualitas tatakelola pemerintahan dan pelayanan masnyarakat yang efektif,
cepat dan tepat
2. Meningkatkan
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang
3. Meningkatkan
ketentraman dan ketertiban wilayah
Penetapan visi dan misi tersebut mempunyai tujuan antara lain untuk :
1. Merupakan
hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
2. Menggambarkan
arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan
sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan
kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi organisasi.
Untuk
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Kecamatan Kepanjenkidul
menetapkan 3 ( tiga ) sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya
peningkatan kepercayaan dan kepuasan
masyarakat dalam pelayanan ;
2. Terwujudnya
peningkatan keberdayaan masyarakat dan lembaga organisasi masyarakat;
3. Terwujudnya
peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah.
Lokus 3 : kelurahan bendo kecamatan
kepanjen kidul kota blitar
Kelurahan
Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar adalah salah satu dari tujuh
kelurahan yang ada di Kecamatan Kepanjen Kidul yang memiliki luas wilayah ± 2
km² dengan jumlah penduduk
sebesar ± 5.768 jiwa yang terdiri dari
jumlah laki-laki ± 2.880 jiwa dan jumlah perempuan ± 2.888 jiwa, adapun
jumlah kepala keluarga sebesar ± 1.729
KK.
VISI KELURAHAN
BENDO
“Mewujudkan
Pelayanan Yang Profesional dan Pemberdayaan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera”
MISI KELURAHAN
BENDO
• Memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat ;
• Meningkatkan
pemberdayaan masyarakat Kelurahan melalui pembangunan partisipasi masyarakat
di segala bidang ;
• Meningkatkan
peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif ;
• Meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam, budaya, seni
tradisional dan adat istiadat ;
• Menciptakan
pertumbuhan perekonomian masyarakat.
TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
Di dalam menjalankan tugas pokok fungsi
secara internal organisasi pemerintahan dan pelaksanaan tugas pelayanan
Publik/masyarakat berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
PRESTASI
KELURAHAN BENDO
·
Prestasi Dalam Pengelolaan
Keuangan Wtp 4 Kali
— Juara
2 Lomba Pelayanan Publik Tingkat Kota Blitar ( TH. 2012 ) ( S P P) 63/ 2003
— Juara
1 Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat
Kota Blitar ( TH. 2013 )
— Juara
1 Lomba Gotong Royong Tingkat Kota Blitar ( TH. 2013 )
— Juara
Harapan 3 Lomba Poskamling Vaganza Se Kab / Kota Blitar ( TH 2013)
— Juara
1 Bazar Jadoel Dalam Rangka Hari Jadi
Kota Blitar ( TH 2014)
— Juara
3 Pawai Kebangsaan Dalam Rangka Hut Ri Ke 69 ( TH 2014 )
— Pelayanan di Kelurahan Standard sesuai SOP dan SPP
— Pelaksana Program Raskinda Yang Baik, Tingkat
Partisipasi Masyarakat Kelurahan Terhadap Pembangunan Tinggi
Tidak
hanya puas sampai pada prestasi yang telah diperoleh oleh kelurahan bendo
hingga saat ini, akan tetapi Kelurahan bendo selalu bebenah diri guna
menutupi kekurangan dewasa ini yang masih dimiliki ialah seperti jenis
pelayanan yang masih manual (belum
modern)akan ditingkatkan pada pelayanan berbasis IT dimasa yang akan datang.
|
|
3.
ANALISIS
BEST PRACTICE :
3.1 Hasil
Identifikasi best practice
pengelolaan program (lesson learnt
dari best practice) :
Lokus 1 : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kota
Blitar
Implementasi kegiatan pada Dinas Kebersihan dan
pertamanan Daerah kota Blitar adalah sebagai berikut :
a.
Program
Bank Sampah
Bank
Sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis kelompok
masyarakat dengan mengumpulkan berbagai jenis sampah yang masih memiliki
nilai ekonomis
b.
Pembentukan
Industri Minyak dan Pupuk Organik (IMPO);
IMPO adalah pengolahan sampah
kota yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Manunggal Sejahtera
Kelurahan Gedog menjadi pupuk organik
dan daur ulang sampah plastik yang menghasilkan minyak untuk bahan bakar.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Manunggal Sejahtera
bekerjasama dengan Pemerintah Kota secara bersama-sama dengan berprinsip
kemitraan menangani permasalahan sampah ini dengan cara memproses sampah
organik menjadi pupuk organik dan sampah plastik menjadi produk daur ulang,
sedangkan sampah yang tidak mampu diolah yaitu kerikil, kaca dan kayu maupun
sampah yang tidak dapat diolah akan dikirim ke TPA System Sanitary Land Fill.
c. Pembangunan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
TPST merupakan tempat untuk pemilahan
sampah, daur ulang dan pengomposan.
Kota
Blitar mempunyai TPST di tingkat skala komunal yaitu di Kel.Blitar dengan
daerah pelayanan Kelurahan Blitar dan sekitarnya, Lingk. Ngegong Kel. Gedog
dengan daerah pelayanan Lingk.Ngegong dan sekitarnya, dan TPST Kel.Klampok.
d. Pelatihan kerajinan daur
ulang sampah
Dinas
Kebersihan dan Pertamanan daerah kota Blitar menyelenggarakan pelatihan
kerajinan daur ulang sampah kepada masyarakat. Jenis pelatihan yang diberikan
meliputi pengolahan limbah logam dan limbah plastik diolah menjadi aneka
kerajinan untuk barang-barang souvenir dan teknologi yang lain.
e. Fermentasi sampah organik
menjadi pupuk cair
Pada
inovasi ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan daerah kota Blitar membuat
inovasi langkah alternatif dalam pengolahan sampah menjadi barang yang
bernilai ekonomis yaitu memproses sampah organik yang difermentasikan menjadi
pupuk cair.
Lokus 2 : Kecamatan Kepanjen Kidul
Implemantasi kegiatan pada Kecamatan
Kepanjen Kidul dalam mencapai kebijakan daerah
yaitu APBD pro rakyat daerah dapat
berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan Kecamatan
Kepanjenkidul diantaranya :
1.
Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menggunakan sistem personal approach .
Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar melakukan pendekatan “door to door” ke
masyarakat yaitu mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak: melakukan
sosialisasi ke masyarakat; siaran keliling; serta memberikan undian kepada
masyarakat yang membayar pajak tepat waktu, sehingga kecamatan Kepanjenkidul
berhasil mendapatkan predikat juara satu dalam pengumpulan Pajak Bumi dan
Bangunan
2.
Komitmen
antara Kepala Daerah ( Walikota Blitar) dengan Dewan dalam hal penetapan
anggaran yakni APBD Pro Rakyat. Anggaran yang disediakan lebih difokuskan
untuk kemakmuran masyarakatnya seperti beras gratis untuk rakyat miskin, hal
ini dibuktikan dengan 4,2 M untuk Belanja Langusung (BL) 3 M nya digunakan
untuk beras gratis untuk rakyat miskin
3.
Pelayanan
Publik
a.
Memotivasi
masyarakat Kepanjen Kidul agar memiliki KTP. Maka kecamatan Kepanjen Kidul
Kota Blitar secara tegas memberikan denda kepada masyarakat yang belum
memilki KTP.
b.
Memberikan
layanan nikah gratis untuk menghindari masyarakat melakukan hal yang
menyimpang.
Lokus 3 : Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar
Implemantasi kegiatan pada Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul dalam mencapai kebijakan daerah
yaitu APBD pro rakyat daerah dapat
berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan Kecamatan
Kepanjenkidul diantaranya :
1. Mempunyai
program Ekonomi kreatif kerakyatan.
Dalam
bentuk kegiatan pembinaan masyarakat kecil seperti memberikan modal kepada
Kelompok Usaha Bersama (KUB). Yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat kecil di Kelurahan Bendo.
2. Mempunyai
program unggulan yang berupa kegiatan Home industri.
Produk
Home Industri yang paling menonjol adalah produk minuman berupa Sirup Jahe
Merah yang sudah terkenal di Kota Blitar. Masyarakat di ajak swadaya untuk
mengadakan bahan baku sendiri dengan memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki
masyarakat di sekitar tempat tinggal.
3. Menghidupkan
kembali kesadaran prinsip-prinsip NKRI
Menghidupkan
kembali prinsip-prinsip kegiatan kegotong royongan yang ada pada masyarakat
yang telah lama mulai menghilang dalam mengantisipasi bencana alam maupun
bencana yang tidak terduga. Hal ini ditunjukkan dengan memperoleh prestasi
juara 2 lomba gotong royong tingkat Kota Blitar tahun 2014.
4. Membentuk
Tim Pokja khusus dalam penanggulangan kemiskinan.
Kelurahan
Bendo membentuk tim penanggulangan kemiskinan yang bersifat cepat tanggap
darurat dan melaksanakan pendataan secara rutin kepada masyarakat. Hal ini
dapat bermanfaat ketika ada sebagian masyarakat kelurahan bendo yang tidak
memperoleh jatah raskin nasional maka akan dipenuhi oleh pemerintah kota
Blitar berdasarkan data dari kelurahan.
5. Perbaikan
sistem pelayanan administrasi kelurahan.
Kelurahan
bendo yang semula masih mengalami kendala dalam sistem pelayanan masyarakat,
kini telah bertansformasi menjadi lebih baik dengan menciptakan SOP (standar
Operasional Pelaksanaan) dalam pelayanan administrasi kelurahan dalam bentuk
“One day Service” pelayanan selesai dalam satu hari. (tergantung dari tingkat
permasalahan yang dihadapi).
6. Peran
Aktif Lurah dalam menjalankan Pemerintahan yang Profesional
Kepemimpinan
Lurah berperan penting dalam menjalankan pemerintahan kelurahan hal ini
ditunjukkan dengan komitmen Lurah untuk membina, mengarahkan dan memotivasi
bawahan dalam pencapaian visi dan misi Kelurahan Bendo. Seluruh bawahan juga diajak agar sebelum
melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk tersenyum terlebih dahulu
sehingga ini diharapkan dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas baik
dan bawahan dapat bekerja dengan ikhlas.
7. Pembinaan
kerukunan antar umat beragama.
Kelurahan Bendo memiliki komitmen dan
semangat yang kuat dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama melalui
kegiatan rutin keagamaan yang bersifat menjalin tali silaturahmi sesama
masyarakat Kelurahan Bendo.
|
|
a.
Best
Practice Yang Dapat Diadopsi dan Sesuai Dengan Rancangan Proyek Perubahan :
Ketiga
lokus yang kami kunjungi dalam melaksanakan tugasnya sudah menggunakan dan
menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Perbaikan sistem pelayanan
administrasi kelurahan.
2. Peran Aktif Lurah dalam menjalankan
Pemerintahan yang Profesional
b. PENUTUP :
Kegiatan
benchmarking merupakan faktor penting untuk mendapatkan serangkaian
pengalaman belajar dalam hal mengidentifikasi dan memahami best practice
dalam pengelolaan program dan kegiatan organisasi lokus yang dikunjungi yaitu
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kota Blitar, Kecamatan Kepanjen Kidul
dan Kelurahan Bendo Kota Blitar.
Hasil
dari identifikasi dan pemahaman best practice lokus yang dikunjungi,
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi dalam melaksanakan
proyek perubahan instansional
Demikian
laporan ini disusun guna persyaratan dan kelengkapan Dil\klat Kepemimpinan IV
Angkatan XXX Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur.
|
Malang, 17
September 2014
Peserta
MOPFIYANTO RAMADHAN, S.IP
